Provinsi Kepri: Kembangkan Potensi Setiap Kabupaten
Provinsi Kepulauan Riau memfokuskan pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi daerah. Alhasil, ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 2,83 persen. Bahkan, lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan I-2022 memberikan kontribusi sebesar 7,37 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera
Provinsi Kepri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. yang disahkan pada 25 Oktober 2002. Adapun secara administratif, Provinsi Kepri diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004 dengan Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi.
Kepri memiliki luas wilayah kurang lebih 251.810 kilometer persegi yang sebagian besar adalah wilayah lautan atau sebesar 96 persen. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk Kepri adalah sekitar 2,064 juta jiwa.
Secara administratif Kepri di sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, sebelah selatan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi, sebelah barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, serta di sebelah timur dengan Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berkomitmen mengembangkan setiap wilayah kabupaten/kota berdasarkan potensi masing-masing.Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri) Marlin Agustina saat menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, pada 11/7.
“Pada setiap tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau kami memfokuskan pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi daerah,” ujar Wagub Kepri di hadapan delegasi Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh ketuanya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung seraya menambahkan, ada tujuh wilayah tersebut adalah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menurut Marlin, Kota Tanjungpinang dikembangkan sebagai pusat pemerintah, pendidikan, wisata budaya melayu, dan industri halal. Sementara wilayah Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat parisiwata internasional, industri maintenance, repair, and overhaul (MRO), dan industri pengelolaan makanan.
“Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif,” kata Marlin.
Selanjutnya, pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Kemudian pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan, serta wisata.
“Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan, serta wisata,” ujarnya.
Terakhir, wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.
Dalam pertemuan itu, Marlin juga memaparkan mengenai upaya reformasi birokrasi yang tengah gencar dilakukan di Provinsi Kepri.“Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang gencar-gencarnya menerapkan delapan area perubahan reformasi di birokrasi dan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.
Adapun delapan area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan kunjungan kerja ke Kepri di antaranya bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah mulai dari reformasi birokrasi, digitalisasi pada sistem pemerintah, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
“Semua itu arahnya adalah bagaimana supaya bisa kita pastikan pelayanan kepada masyarakat, terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini, bisa dijalankan dengan sebaik-baik mungkin,” kata Ahmad Doli.
Ketua Komisi II menambahkan, pihaknya juga ingin memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan juga program di bidang pertanahan serta perencanaan tata ruang di Kepri. “Pembangunan (di Kepri) kami lihat terus tumbuh. Saya kira ini sekaligus momentum buat Kepulauan Riau untuk membangun soal tata ruang yang betul tertata dengan baik,” ucap Ahmad Doli yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa beserta anggota DPR RI Rahmat Muhajrin dan Wahyu Sanjaya.
Hadir juga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Sekretariat Kabinet (Setkab) sebagai mitra kerja DPR RI. Mitra kerja lainnya yang hadir antara lain dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI.
Sementara menurut data Bank Indonesia, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2021 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat, serta kegiatan dunia usaha. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepri tercatat Rp47.439,27 miliar atas dasar harga konstan (ADHK) atau tumbuh sebesar 5,27% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,97% (yoy) dan secara keseluruhan tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2021 didorong oleh akselerasi pada komponen utama yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan net ekspor. Komponen konsumsi rumbah tangga tumbuh sebesar 0,46% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,72% (yoy), sejalan dengan membaiknya permintaan masyarakat.
Selain itu, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,13% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -19,04% (yoy) yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja utamanya belanja modal. Sejalan dengan pemulihan ekonomi di negara mitra dagang utama, kinerja net ekspor Provinsi Kepri mengalami akselerasi dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 32,40% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,70% (yoy).
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kebijakan pelonggaran pembatasan mobilitas sejalan dengan penurunan kasus Covid-19 serta adanya momentum akhir tahun menjadi pendorong ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2021. Perbaikan ekonomi di negara mitra dagang juga turut pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021. Percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri utamanya didorong penguatan pada LU utama khususnya LU industri pengolahan, LU perdagangan, dan pertambangan dan penggalian. Pada saat yang sama LU konstruksi justru tercatat mengalami perlambatan.
Secara keseluruhan tahun 2022, perekonomian Kepri diperkirakan mengalami perbaikan yang didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas usaha seiring terkendalinya kasus Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kepri diperkirakan akan ditopang oleh komponen investasi yang meningkat seiring kinerja net ekspor yang membaik pada sisi pengeluaran serta peningkatan pertumbuhan LU industri pengolahan, LU konstruksi, dan LU perdagangan pada sisi lapangan usaha.
Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos akan turut menjaga daya beli masyarakat dan memberikan berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, dalam mendorong perkembangan pariwisata khususnya menarik kedatangan wisata mancanegara, travel bubble antara Singapura dan Batam-Bintan telah disepakati oleh kedua negara pada 24 Januari 2022.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Perekonomian Kepulauan Riau triwulan I-2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp72,51 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp45,82 triliun.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 2,83 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 1,74 persen dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,34 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Net Ekspor mempunyai andil pertumbuhan sebesar 2,10 persen dan Komponen PK-RT dengan andil sebesar 0,51 persen.
Ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2022 dibandingkan dengan triwulan IV-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 3,41 persen. Dari sisi produksi, kontraksi ekonomi terutama disebabkan oleh kategori pertambangan dan penggalian dengan andil kontraksi sebesar 1,23 persen, diikuti kategori industri pengolahan dengan andil kontraksi sebesar 1,18 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memberikan andil kontraksi terbesar yaitu 5,52 persen, diikuti komponen PMTB dengan andil kontraksi sebesar 0,14 persen.
Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan I-2022 memberikan kontribusi sebesar 7,37 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.[] Yuniman Taqwa/ilustrias utama/foto YouTube
