PPKM Dicabut, Bukti Keberhasilan Kebijakan Gas dan Rem
Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan mengendalikan pandemi Covid-19. Pencabutan PPKM mendorong ekonomi bangkit.
Pemerintah secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pencabutan ini didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan selama lebih dari 10 bulan serta dengan memperhatikan situasi pandemi Covid-19 di tanah air yang terkendali.
“Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada 30 Desember lalu.
Presiden menambahkan, sebelum pencabutan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia berstatus PPKM Level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Selain itu, indikator pengendalian Covid-19 di tanah air terjaga di bawah standar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).
“Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi Covid-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO,” ucapnya.
Presiden menyampaikan, keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi sekaligus menjaga perekonomian adalah karena kebijakan gas dan rem yang diterapkan oleh pemerintah. “Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita,” tandasnya.
Salah satunya, sebut Jokowi, didasarkan pada kondisi pandemi Covid-19 dalam 10 bulan terakhir yang semakin terkendali. Baik dari kasus harian, positivity rate mingguan, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR, dan angka kematian.“Semuanya berada di bawah standar WHO,” ujarnya.
Sementara Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menyampaikan, pencabutan PPKM menjadi bukti bahwa kebijakan “Gas dan Rem” Presiden Jokowi dalam pengendalian Covid-19 telah berhasil menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan non kesehatan.
Ia menambahkan, kebijakan “Gas dan Rem” juga sejalan dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, yang akhirnya membuat partisipasi publik untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan upaya peningkatan imunitas cukup tinggi. Seperti kewajiban masker, vaksin, dan pembatasan-pembatasan pada berbagai kegiatan, sebagaimana dikutip dari ksp.go.id, pada 31 Desember lalu, di Jakarta.
Lebih lanjut ditambahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya.“Di bawah komando Presiden Jokowi, Semua pihak telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat,” kata Abetnego.
“Jadi ini hasil kerja keras kita bersama, dan menjadi kado istimewa untuk menyongsong tahun baru 2023, sekaligus momentum untuk bangkit menuju endemi,” tambahnya.
Abetnego juga menepis adanya pendapat, bahwa kebijakan pencabutan PPKM ini hanya dilandaskan pada kepentingan politik dan ekonomi. Ia menegaskan, pemerintah telah melakukan banyak kajian secara komprehensif terkait kebijakan pencabutan PPKM.
Deputi II Bidang Pembangunan Manusia ini memastikan, pemerintah tetap mempersiapkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan aparat di lapangan agar setiap warga negara seminim mungkin terinfeksi Covid-19 dan memiliki kekebalan atau imunitas. “Status pandemi masih belum berakhir. Masyarkat juga jangan abai. Tetap pakai masker, dan yang belum vaksin, segera lakukan vaksinasi terutama bagi para lansia,” himbau Abetnego Tarigan.
Langkah pencabutan PPKM tersebut dinilai perlu, mengingat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 selama 11 bulan terakhir. Kebijakan pembebasan tersebut disinyalir akan memberikan dampak positif terhadap beberapa sektor, diantaranya sektor pariwisata Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai korelasi pencabutan PPKM dengan peningkatan capaian pariwisata Indonesia pada tahun 2023. Menurutnya, ada tiga faktor dalam pencabutan PPKM yang dapat mendorong geliat pariwisata. Pertama, pencabutan PPKM berarti pembebasan mobilitas masyarakat serta kuota destinasi wisata, tentu hal ini meningkatkan minat wisatawan. Kedua, secara psikologi, masyarakat pada umumnya telah haus akan berwisata selama beberapa tahun terakhir, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id, pada 5 Januari 2023.
Ketiga, pencabutan PPKM menyiratkan pemerintah telah berhasil menangani Covid-19, hal ini meningkatkan rasa aman pada wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. “Karenanya, dicabutnya PPKM dapat disikapi sebagai momentum tepat untuk melepas dahaga wisata para wisatawan,” katanya.
Hetifah yang pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata DPR RI ini memberikan catatan. Menurutnya, tanpa langkah cerdas, pelaku wisata dapat kehilangan momentum ini. Maka dari itu ia memaparkan ada empat langkah yang harus diperhatikan para pelaku usaha wisata. Pertama, tren wisata kini sangat memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan sehingga standar CHSE harus diimplementasikan dengan baik.
Kedua, pemasaran paket wisata harus betul-betul memanfaatkan sosial media mengingat semakin bergantungnya masyarakat terhadap info dari dunia digital. Ketiga, fasilitas dan amenitas yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti fasilitas MCK, hotel, tempat ibadah, restoran, tempat oleh-oleh, hingga sarana transportasi. Keempat, di era persaingan setelah Covid-19 ini, inovasi produk-produk wisata harus terus diciptakan agar dapat memenangkan pasar.
Sebagai wakil rakyat dapil Kalimantan Timur tersebut, menurutnya wisata Berau di Kalimantan Timur dapat menjadi contoh baik dalam menangkap momentum. “Penerbangan ke Kalimarau Berau sebagai salah satu destinasi unggulan di Kaltim sudah bertambah. Selain itu, tahun 2023 Kabupaten Berau akan terima anggaran perawatan jalan dari Tanjung Redeb hingga Talisayan. Tentu dukungan amenitas dan fasilitas ini sangat membantu perkembangan wisata Berau,” jelasnya.
Terakhir, ia berharap berbagai pihak dapat menyelaraskan kebijakan dan menginformasikannya secara utuh kepada masyarakat. Pasalnya, lanjut Hetifah, beberapa waktu lalu sempat terjadinya ketidakpastian harga tiket ke wilayah Labuan Bajo dan Candi Borobudur yang mempengaruhi minat para wisatawan asing bahkan banyak yang jadi membatalkan perjalanannya.
Hal itu dianggap merugikan pelaku usaha lokal namun dirasa perlu oleh pemerintah sebagai bentuk konservasi cagar budaya dan alam. “Hendaknya, dalam menangkap momentum paska PPKM ini, tidak ada kesimpangsiuran kebijakan dan informasi lagi,” tutupnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2022, meski masih dalam masa ketidakpastian Covid-19, pariwisata Indonesia telah menunjukkan taringnya untuk pulih dari keterpurukan dan kembali merajai pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai capaian pariwisata Indonesia tahun 2022 yang diantaranya peningkatan atas nilai devisa pariwisata, kontribusi PDB pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) dan nusantara (Wisnus), dan jumlah tenaga kerja Parekraf.
Dalam skema normal, Sandiaga Uno percaya diri untuk memasang target ambisius jumlah wisatawan di tahun 2023 yaitu sekitar 2-3 kali lebih banyak dari tahun 2022. Persisnya, 3,92 juta kunjungan Wisman dan 633 juta pergerakan Wisnus yang telah dicapai di tahun 2022 ditargetkan untuk meningkat di tahun 2023 menjadi 7,4 juta Wisman dan 1,4 miliar pergerakan Wisnus.
Tapi kendati PPKM dicabut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.“Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran, walaupun PPKM dicabut bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023,” tutur Presiden Jokowi.
Selain bansos, lanjut Presiden, pemerintah juga akan tetap menyalurkan bantuan vitamin dan obat-obatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang ditunjuk. Selain itu, sejumlah insentif seperti insentif pajak juga tetap dilanjutkan. “Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” ujarnya.[] Yuniman Taqwa
