Perang Dagang AS VS China Berdampak Terhadap Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China tidak hanya berdampak kepada kedua negara tersebut, tapi melebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia harus cermat membaca dinamika ini agar tidak terjebak dalam kepentingan kekuatan besar. Langkah Strategis apa yang harus dilakukan Indonesia?

Kebijakan Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 32% terhadap produk Tiongkok dan rencana tarif 10–20% untuk semua impor telah menciptakan ketegangan global. Indonesia, sebagai mitra dagang utama kedua negara, menghadapi dampak signifikan.

Apalagi neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat (AS) terus surplus sejak tahun 2015. Pada 2022, surplus mencapai rekor tertinggi yaitu USD 16,57 miliar. Surplus ini terus berlanjut.  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus USD 4,33 miliar pada Maret 2025. Surplus ini didorong oleh ekspor yang lebih tinggi daripada impor. 

Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif resiprokal yang signifikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tarif ini mencakup kenaikan tarif impor hingga 54 persen untuk beberapa negara dengan surplus perdagangan tinggi dengan AS. Sedangkan  Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh Trump.

Sejauh ini, Indonesia dikenakan tarif 32 persen oleh AS akibat surplus perdagangan Indonesia dengan AS. Penerapan tarif ini diprediksi bakal memengaruhi berbagai sektor, terutama pangan, pertanian, perdagangan, dan tenaga kerja. Menurut Prof Bustanul Arifin dari Universitas Lampung, dampak perang tarif ini terasa langsung di sektor pangan, terutama komoditas kedelai yang banyak diimpor dari Amerika. 

“Penurunan permintaan dari AS membuat Brasil mengambil alih kontrak impor, yang kemudian menaikkan harga kedelai global, termasuk di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada harga minyak nabati yang semakin mahal,” paparnya dalam The 50th IPB Strategic Talks (28/4). 

Selain itu, ketegangan perdagangan ini memengaruhi sektor lain seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Dampaknya, Indonesia harus bersaing dengan negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah, seperti Vietnam.

Perang dagang menyebabkan gangguan rantai pasok global. Indonesia yang bergantung pada ekspor bahan baku ke Tiongkok dan AS menghadapi penurunan permintaan. Pelemahan ekonomi kedua negara juga menurunkan harga komoditas global yang berimbas pada penerimaan nasional.

Bagi Indonesia, penerapan tarif ini berpotensi mempengaruhi volume ekspor ke AS, terutama pada sektor-sektor yang dikenai tarif tinggi. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan strategi untuk mengatasi tantangan ini, seperti diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk domestic, sebagaimana dikutip dari kompas.cm 6/4/2025.

Perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat pada 2025 menciptakan ketidakpastian yang luar biasa dalam pasar global. Indonesia, sebagai negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, kini menghadapi potensi dampak dari kebijakan tarif yang diberlakukan pada sejumlah produk impor, seperti baja, aluminium, dan komoditas lainnya. Indonesia, yang berada di posisi ke-15 negara dengan surplus terbesar terhadap Amerika, harus waspada terhadap potensi dampak dari kebijakan ini, sebagaimana dikutip dari mediakeuangan.kemenkeu.go.id, 16/4/2025.

Meskipun Indonesia tetap menjaga hubungan ekonomi dengan negara-negara besar, masih dari sumber mediakeuangan.kemenkeu.go.i,  namun dampak dari ketegangan perdagangan ini akan memengaruhi sektor manufaktur dan digital yang menjadi pilar penting perekonomian Indonesia. Selain itu, harga bahan baku dan barang modal yang dipengaruhi oleh fluktuasi tarif dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada gilirannya memengaruhi daya saing industri Indonesia di pasar global.

“Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Jadi, medan perangnya ada di perekonomian. Ini adalah sebuah language yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Menerapkan tarif tinggi jika kamu balas maka akan reciprocal lagi,” tutur Menteri Keuangan.

Perang tarif ini tentu saja akan menimbulkan ancaman terhadap berbagai kemungkinan mulai dari resesi, inflasi, bahkan terjadi stagflasi. Ekonomi melemah tetapi harga tinggi karena perang tarif ini

Dalam Kuliah Umum Introduction to Economics 2 yang diselenggarakan oleh program studi S-1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), pada 14/5, Dr Muhamad Chatib Basri, Dosen FEB UI dan Ekonom Senior, mengatakan, ketidakpastian dalam kebijakan AS—apakah agresif atau kompromis—mempersulit respons strategis Tiongkok dan memperburuk stabilitas global. Tarif rata-rata AS melonjak hingga 22,5%, tertinggi sejak 1909, memicu pelarian modal ke aset aman dan menguatkan tren dedolarisasi.

Indonesia tak luput dari dampaknya. “Sektor-sektor ekspor andalan seperti elektronik dan industri padat karya mengalami penurunan pendapatan, yang berujung pada penurunan tenaga kerja, meningkatnya kredit bermasalah, dan tekanan terhadap APBN serta cadangan devisa,” jelas Chatib, sebagaimana dikutip dari feb.ui.ac.id, pada 15/4/2025.

Nilai tukar rupiah melemah bahkan sebelum tarif diberlakukan, dengan sentimen negatif yang menyeret indeks pasar saham dan menggerus kepercayaan investor. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025 tercatat paling rendah dalam tiga tahun terakhir.

Alih-alih melakukan retaliasi, Indonesia memilih jalur negosiasi dengan memperkuat perjanjian dagang, mendorong deregulasi, dan membuka pasar ekspor baru. Strategi ini, menurut Chatib, tetap relevan meski menghadapi tantangan global.

“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Indonesia harus fokus pada reformasi structural dengan meningkatkan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola, serta sistem politik. Ini penting agar kita tidak mengalami ‘menjadi tua sebelum menjadi kaya’,” pungkas Chatib.

Untuk mengatasi dampak ekonomi Indonesia akibat perang dagang, strategi yang perlu diterapkan meliputi diversifikasi pasar ekspor, diplomasi aktif, dan penguatan daya saing industri padat karya. Diversifikasi pasar ekspor membantu mengurangi ketergantungan pada satu atau dua pasar utama, seperti AS, dengan fokus pada pasar baru di negara BRICS atau negara-negara di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. 

Diplomasi aktif diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara mitra dagang dan mencari solusi melalui negosiasi. Sementara itu, penguatan daya saing industri padat karya dapat dilakukan melalui hilirisasi industri, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. [] Yuniman Taqwa