Indonesia Menempati Peringkat Kedua Ketahanan Energi Global

Ketahanan energi dibangun melalui rangkaian langkah strategis secara bertahap. Mulai dari optimalisasi sumur yang belum produktif, percepatan pengembangan blok migas, hingga pengelolaan impor yang lebih terarah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi energi nasional. Haslnya, Indonesia peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global.

Laporan terbaru Eye on the Market yang diterbitkan J.P. Morgan Asset Management bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026, menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global. Temuan tersebut mengafirmasi arah kebijakan ketahanan energi yang dijalankan Pemerintah secara konsisten di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi global.

Laporan tersebut menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82% konsumsi energi dunia, dengan menggunakan indikator total insulation factor yakni ukuran komposit yang mengagregasi empat komponen utama sumber energi domestik yakni produksi gas domestik, produksi batu bara domestik, pembangkit nuklir, dan energi terbarukan, sebagai persentase dari useful final energy nasional. Indonesia mencatatkan insulation factor sebesar 77%, hanya terpaut tipis di bawah Afrika Selatan (79%) dan di atas Tiongkok (76%) serta Amerika Serikat (70%).

ketahanan energi Indonesia ditopang terutama oleh kontribusi signifikan produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48% konsumsi energi akhir nasional, gas bumi domestik 22%, serta energi terbarukan 7%.

Dalam laporan tersebut, J.P. Morgan secara eksplisit mengelompokkan Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai kelompok negara yang memperoleh manfaat substansial dari produksi batu bara domestik pada periode guncangan energi.

Indonesia dinilai memiliki tingkat eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang sedang menjadi sorotan. Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1% dari total konsumsi energi primer nasional, dimana jauh di bawah negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan (33%), Taiwan dan Thailand (27%), serta Singapura (26%). Sebaliknya, laporan tersebut menyoroti negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai yang paling rentan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengakuan dari J.P. Morgan ini merupakan cerminan dari kerja kolektif lintas Kementerian/Lembaga dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi. Di tengah volatilitas harga energi global, posisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih terkendali bagi APBN 2026 dan membantu melindungi daya beli masyarakat serta kelangsungan aktivitas dunia usaha,” ujar Airlangga, dalam rilis pada 23/4.

Airlangga menegaskan, capaian ini tidak menjadikan Indonesia lengah terhadap risiko yang masih ada. Pemerintah terus memperkuat beberapa arah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan memperkuat penerimaan PNBP, percepatan transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai RUKN dan RUPTL, perluasan adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai strategi struktural menurunkan ketergantungan pada minyak, serta diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko geopolitik.

Semenara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui kondisi energi nasional saat ini jauh dari ideal. Indonesia yang dulu pernah menjadi eksportir minyak dan anggota The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) kini berbalik menjadi importir. Produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional sudah menyentuh 1,6 juta barel per hari.

“Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi,” kata Bahlil saat memberikan sambutan pada acara Business Forum Himpunan Alumni IPB University di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 2/5.

Namun pada tahun 2025 mencatat satu capaian yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun, produksi minyak nasional berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. Bagi Bahlil, ini bukan sekadar angka. Ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang selama ini dihindari.

Salah satunya adalah menghadapi kenyataan bahwa ribuan sumur minyak di Indonesia sudah sangat tua dimana sebagian warisan era kolonial Belanda dibiarkan tidak produktif meski cadangan di dalamnya masih ada. Pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menggunakan teknologi baru agar sumur-sumur itu bisa kembali berproduksi dengan kompensasi berupa insentif dari negara serta melibatkan masyarakat setempat untuk turut mengelola sumur minyak secara legal.

Lebih jauh lagi, ada ratusan wilayah eksplorasi yang sudah ditemukan potensinya, sudah ada rencana pengembangannya di atas kertas, namun bertahun-tahun tidak dieksekusi. Untuk yang satu ini, pemerintah memilih pendekatan lebih tegas.

Blok Abadi Masela, misalnya, yang mangkrak hampir tiga dekade, akhirnya bergerak setelah pemerintah memberi tenggat tegas kepada operator pengelola. “Kalau you (INPEX) gak jalanin 6 bulan, saya cabut. Dan Alhamdulillah sekarang sudah tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC)nya,” jelas Bahlil.

Hasilnya, proyek senilai USD21 miliar di Maluku kini telah memasuki tahap lelang konstruksi. Sementara itu, di Kalimantan Timur, temuan baru di Blok Ganal diproyeksikan mulai berproduksi secara signifikan pada 2029.

Di sektor BBM, capaian yang paling dirasakan masyarakat adalah penghentian impor solar pada 2026, yang menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya hal ini tercapai dalam sejarah.

Keberhasilan ini ditopang oleh kebijakan mandatori biodiesel yang diterapkan secara bertahap selama hampir satu dekade, dengan pencampuran solar dan minyak sawit yang kini mencapai 40% dan direncanakan meningkat menjadi 50% pada Juli mendatang. Dengan skema ini, sebagian kebutuhan solar yang sebelumnya dipenuhi dari impor kini dapat digantikan oleh produk berbasis sawit yang diproduksi di dalam negeri.

Terinspirasi dari keberhasilan tersebut, pemerintah kini menyiapkan langkah serupa untuk bensin. Bahlil bahkan melakukan kunjungan ke Brasil, negara yang telah lebih dulu menerapkan mandatori pencampuran etanol. Ia menilai bahwa bahan bakunya, seperti singkong, jagung, dan tebu, tersedia melimpah di Indonesia. Pemerintah pun menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20% pada bensin dapat mulai diterapkan pada 2028. “Kalau kita mandatori 20%, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter,” tegasnya.

Untuk gas rumah tangga, tantangannya berbeda. Indonesia mengimpor 7,47 metrik ton (MT) Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun karena produksi dalam negeri, sekitar 1,94 MT, hanya mampu memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional. Ditambah lagi subsidi LPG menelan hampir Rp80-87 triliun per tahun dari kas negara.

Sebagai jalan keluar, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG, gas yang dipadatkan dan dikemas dalam tabung, yang diklaim 30 hingga 40 persen lebih murah dibanding LPG. Teknologi ini sudah diujicobakan di restoran dan sejumlah dapur program makan bergizi gratis, dan sedang disiapkan untuk pasar rumah tangga.

Di tengah upaya tersebut, pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap sumber pasokan minyak mentah. Sebelumnya Indonesia banyak bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Kini sumber impor disebar dari Afrika, Amerika, hingga Rusia. “Kalau bapak presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini,” ungkap Bahlil.

Pemerintah juga memberikan jaminan yang langsung menyentuh kepentingan sehari-hari masyarakat. “Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP 100 dolar AS, insyaallah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik,” tegasnya.

Ketahanan energi, menurut Bahlil, tidak dibangun melalui satu kebijakan besar dalam waktu singkat, melainkan melalui rangkaian langkah strategis yang dilakukan secara bertahap. Mulai dari optimalisasi sumur yang belum produktif, percepatan pengembangan blok migas, hingga pengelolaan impor yang lebih terarah, seluruhnya menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi energi nasional.[] Yuniman Taqwa