Menguak Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa
Belakangan ini terjadi pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) menjadi salah satu penyebabnya. Di samping, pasokan batu bara berkalori menengah medium range coal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik.
Dua minggu terakhir ini, terjadi pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah di Pulau Jawa. Mulai pada 8 Juni 2026, terjadi pemadaman listrik di wilayah Bogor dan sekitarnya, Tangerang Raya, Kota Semarang, dan Jawa Timur.
Menyusul bebera hari kemudian terjadi pemadaman listrik di beberapa tempat di pulau Jawa. Kemudian, 20 Juni 2026, beberapa wilayah di Kabupaten Bogor seperti Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, hingga Citeureup dan sekitarnya terdampak pemadaman listrik bergilir dengan durasi sekitar 3 jam.
Fenomena itu menjadi sorotn anggota DPR DRI. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi nasional, terutama untuk memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
PT PLN (Persero) telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap, gangguan pasokan batu bara berkalori menengah medium range coal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik.
Selain itu, PLN disebut juga menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang menjadi mitra Perseroan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akhirnya mengungkapkan dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sempat mengalami gangguan. Hal ini menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumalh wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu belakangan ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, dua pembangkit yang dimaksud adalah PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 MW dan PLTU Cilacap Unit 4 atau 3A berkapasitas 1.000 MW. “PLTU Cilacap 1 sama PLTU Cilacap 4. Gitu, Insya Allah udah enggak ada masalah kira-kira,” kata Tri mengkutip dari cnbcindonesi.com, pada 23/6/2026.
Menurut Tri, gangguan yang terjadi pada kedua pembangkit tersebut lebih disebabkan oleh faktor pemeliharaan (maintenance), sehingga sempat memengaruhi operasional pembangkit.
Tri menegaskan, pihaknya selama ini melakukan monitoring secara berkala terkait pengawasan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Hanya saja, pelaksanaan kontrak pengadaan menjadi kewenangan dari perusahaan yang bersangkutan.
“Monitoring kita ada, tapi kontraknya terhadap yang kontraknya kan kita belum tahu. Tapi sekarang udah ada inilah, mudah-mudahan udah ada perbaikan. Tata kelolanya udah mulai perbaikan dari PLN,” ujar Tri.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus PT PLN (Persero) menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan sekaligus memastikan adanya strategi jangka panjang untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional. Pasalnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah dan PLN, baik untuk menjaga pasokan listrik agar bertahan dalam jangka pendek maupun mengantisipasi potensi gangguan serupa di masa mendatang.
“Atas situasi ini, ESDM dan PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan, baik untuk menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek maupun untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” ujar Ateng, sebagaimana dikutip dari laman DPR RI, pada 20/6/2026.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan persoalan pemadaman listrik bergilir ini. Dirut PLN juga mengatakan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa saat ini sudah dapat dikurangi karena sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026. Dalam keterangannya usai diterima Presiden, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan terkait perkembangan program hilirisasi, termasuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga membahas keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan.
“Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelasnya.
“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.
Bahlil menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Chief Executive Officer dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, perusahaan tambang sebetulnya diwajibkan menjual sebagian produksinya atau sekitar 25% untuk kebutuhan domestik melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), sebagaimana dikutip dari bbc.com, pada 22/6/2026..
Ia menambahkan, harga batu bara DMO untuk PLN jauh lebih rendah dibandingkan harga ekspor. Apalagi, ongkos produksi batu bara terus naik akibat inflasi, biaya operasional, suku bunga hingga kenaikan royalti. “Harga untuk batu bara DMO itu sejak 2018 sebesar US$70 per metrik ton untuk batu bara kalori tinggi. Sementara PLN menggunakan batu bara kalori rendah dan menengah,” ujarnya.
“Kalau dengan harga US$70 per metrik ton, sementara setelah perang di Timur Tengah harga batu bara global naik sampai US$100 per metrik ton, disparitas harga pasarnya sangat lebar. Saya bisa bayangkan kalau ada pengusaha batu bara yang sudah dapat izin RKAB, ya mereka akan menjual dulu ke luar negeri,” sebutnya, masih dari sumber bbc.com.
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.
Terkait arahan Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden menginstruksikan kementerian terkait segera mengambil langkah terukur untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujar Bahlil.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal sebagai fondasi menuju pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia yang berkelanjutan. []Yuniman Taqwa
