Memprediksi Dampak Ekonomi PPKM Darurat
Penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia belum kunjung rendah. Pada 12 Juli 2021, misalnya, lonjakan kasus di Indonesia masih terus terjadi. Saat ini, Indonesia berada di urutan ke-16 dunia dengan 2,527,203 kasus. Menurut situs Satgas, ada 36,197 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dalam 24 jam terakhir menurut hasil pemeriksaan PCR.
Lonjakan infeksi mengantarkan Indonesia menduduki peringkat satu negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia periode 12-18 Juli 2021, mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam Pembaruan Epidemiologi Mingguan COVID-19 yang terbit Selasa (20/7), WHO menyebutkan, kasus virus corona di Indonesia periode 12-18 Juli mencapai 350.273 kasus, atau melonjak 44% dibanding pekan sebelumnya, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id, pada 21/7.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, jika tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan maka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021.
“Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujar Presiden Joko Widodo, pada 20/7.
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad menilai keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali hingga Minggu, 25 Juli dinilai sudah tepat. Ia meminta semua kalangan masyarakat harus mendukung keputusan tersebut, agar kasus harian COVID-19 bisa turun sesuai target.
Namun demikian, pemberlakuan PPKM Darurat menurut penilaian Bank Indonesia (BI) akan membuat permintaan masyarakat menipis. BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,1%-5,1% menjadi 3,8%. Penurunan ini akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mengatasi penyebaran Covid-19 varian Delta. “Jika PPKM Darurat dilakukan selama sebulan bisa menurunkan kasus Covid-19 secara baik, pertumbuhan ekonomi akan turun menjadi sekitar 3,8%,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, di Jakarta, pada 12/7.
PPKM Darurat akan menurunkan mobilitas dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat permintaan masyarakat masih rendah hingga saat ini.
Perry menambahkan, BI akan terus melakukan antisipasi penurunan konsumsi masyarakat dikarenakan pemberlakukan PPKM darurat. Tingkat inflasi akan mencapai level yang rendah pada tahun ini, cenderung di bawah titik tengah sasaran BI sebesar 3 persen. BI akan terus mengarahkan instrumen kebijakannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi moneter, BI juga akan terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PPKM Darurat ini akan mengkoreksi pertumbuhan ekonomi di paruh kedua 2021 dan nantinya akan mempengaruhi kinerja ekonomi di keseluruhan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di keseluruhan tahun 2021 ini akan sangat tergantung pada langkah yang diambil pemerintah terkait pembatasan aktivitas dan berapa lama kebijakan tersebut akan dilakukan.
Melihat perkembangan tersebut, pemerintah merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2021 di kisaran 3,7% year on year (yoy) hingga 4,5%, dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,5% yoy hingga 5,3% yoy. Sri Mulyani juga mengajukan dua skenario, yaitu skenario moderat dengan pertumbuhan ekonomi bisa berada di 4,5% yoy dan skenario berat dengan pertumbuhan ekonomi 2021 di level 3,7%.
Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi mengatakan, PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 kemungkinan besar efektif menurunkan mobilitas masyarakat. Namun, tidak menjamin angka penurunan kasus positif Covid-19 akan menurun.
Berkaca dari pengalaman kenaikan kasus Covid-19 pada bulan Januari 2021, kata Dendi dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk bisa menurunkan kasus Covid-19 ke level ‘normal’ 5.000 hingga 6.000 kasus per hari. “Lebih dari itu, penerapan PPKM Darurat ini kemungkinan besar diperpanjang jika tidak terjadi penurunan kasus positif harian Covid-19 secara signifikan,” jelas Dendi beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia, com, pada 14/7.
“Lebih dari itu, penerapan PPKM Darurat ini kemungkinan besar diperpanjang jika tidak terjadi penurunan kasus positif harian Covid-19 secara signifikan,” jelas Dendi beberapa waktu lalu.
Sementara menurut Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang direncanakan diperpanjang, maka pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 akan mengalami tekanan.
Myrdal menjelaskan, sebenarnya aktivitas ekonomi sebelum adanya lonjakan angka penularan kasus Covid-19 pada Juni 2021, tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah terlihat. Sayangnya saat angka penularan virus corona terus mencatatkan rekornya, aktivitas ekonomi kembali tertahan.
Adanya lonjakan masif penularan kasus Covid-19, membuat pemerintah harus memberlakukan PPKM Darurat mulai dari 3-20 Juli 2021. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan Semester I-2021, Myrdal optimistis masih bisa mencapai 6,2% (year on year/yoy).
Jika lonjakan penularan kasus Covid-19 terus tembus di atas 40.000 orang, maka memang pemerintah harus membuat skenario PPKM Darurat lanjutan. Kalau praktis PPKM Darurat dilanjutkan 4-6 minggu, maka otomatis pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 akan melambat.
“Tentu ekonomi bisa berada di level 2% sampai 4% dan misalkan (PPKM Darurat) sampai akhir tahun tentu proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa di level 1% sampai 3%. Semuanya tergantung terhadap persoalan pandemi Covid-19, karena Indonesia persoalannya disitu,” jelas Myrdal dalam program TV Squawk Box CNBC.
Menurut Sri Mulyani, untuk menekan dampak pandemi terhadap perekonomian, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diperkuat. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan akselerasi vaksinasi, penyelenggaraan PPKM Darurat yang efektif, serta kesiapan sistem kesehatan, sebagaimana dikutip dari ccnindonesia.com, pada 12/7.
Sementara relawan Jokowi Mania (Joman) meminta pemerintah melakukan evaluasi secara seksama PPKM Darurat yang berakhir 20 Juli. Ketu Joman Imanuel Ebenezer atau Noel berharap pemerintah tidak terlalu terburu-buru merencanakan perpanjangan, tanpa evaluasi PPKM Darurat saat ini, sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, pada 16/7.
Menurutnya, tidak bisa dipungkirin pengetatan aktivitas masyarakat saat ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat bawah. “Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak sekali. Mereka ini kan cari uangnya setiap hari dan tidak punya penghasilan tetap. Coba kita hati hati dalam mengambil keputusan sebelum ada evaluasi lanjutan,” katanya.
Banyak kasus di daerah, katanya, masyarakat nekad membuka usahanya padahal dilarang. Mereka terpaksa melanggar aturan PPKM untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan agar dampak ekonomi terhadap masyarakat bawah dapat seminimal mungkin.
Sementara kebijakan PPKM Darurat yang diperpanjang menekan pengusaha karena semakin tidak ada profit dan tidak ada omzet. Tapi biaya operasional terus berjalan, gaji karyawan harus dibayar, para pedagang pun juga harus membayar sewa tempat.
Di mal itu banyak beragam pedagang. Dan mal sudah tutup hampir dua minggu. Jadi kalau PPKM Darurat ini diperpanjang lagi, pengusaha tidak ada profit, tidak ada omzet. Para pedagang juga harus membayar sewa tempat. Bisa dibayangkan bagaimana mereka mengatur cash flownya,” ungkap Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, sebagaimana dikutip dari okezone.com, pada 18/7.
Bila PPKM Darurat diperpanjang, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Pertama, kemungkinan akan ada pengusaha yang mampu bertahan dengan cash flow seadanya. Artinya, ada komunikasi antara pihak pengusaha dengan para pekerjanya, dengan menurunkan gaji pegawai. Kedua, adanya kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kemudian yang ketiga, lebih ekstremnya lagi para pengusaha akan menutup usahanya,” tambahnya.
Itulah buah simalakama! Pemberlakuan PPKM Darurat menghadapi kondisi itu. Di satu pihak harus menekan laju penyebaran Covid-19, namun di pihak lain berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Pemerintah harus mencari titik kesimbangan untuk mencapai kondisi yang kondusif antara menyelamatkan ekonomi, di satu pihak dan menekan penyebaran Covid-19 di pihak lain.
Masyarakat semestinya mafhum atas kondisi itu! Penerapan protokol kesehatan menjadi suatu keniscayaan untuk menghadapi kondisi demikian. Apa susahnya kita menerapkan itu! Bagaimana? [] Yuniman Taqwa/ foto ilustrasi utama: ist
