Menguak Proyek Raksasa IKN di Penajam Pasir Utara
Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan. Pedal gas pembangunan mulai ditekan. Bila tidak ada ara melintang, sebelum upacara 17 Agustus 2024 IKN sudah tidak lagi di Jakarta. Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menjadi “wajah baru” IKN yang smart city dan ramah lingkungan!
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ibukotanya adalah Penajam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Kota Balikpapan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Penajam merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Paser.
Luas Kabupaten ini adalah 3.333,06 km2 dengan jumlah kependuduk sebanyak 185.022 jiwa tercatat pada tahun 2021. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00º 48′ 29” 01º 36′ 37” LS dan 116º 19′ 30” 116º 56′ 35′.
Potensi pada sektor perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat menjanjikan. Masih banyaknya lahan yang bisa dikembangkan tentunnya bisa dijadikan ukuran para investor untuk berinvestasi disektor ini. Fasilitas sarana dan prasarana seperti jalan maupun alat transportasi sudah tersedia sehingga memudahkan para Investor yang bergerak di bidang perkebunan ini.
Secara umum produksi pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan kakao. Dimana produksi pertanian tanaman perkebunan tersebut ditinjau dari banyaknya petani, tanaman menghasilkan, produksi, produktivitas. Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Penajam Paser Utara.
Namun demikian , ke depan kabupaten ini akan berubah wajah. Pasalnya, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU). Pengesahan RUU itu disepakati dalam rapat paripurna DPR RI, pada 18/1/2022. Dengan diresmikannya UU ini, rencana pemindahan ibu kota negara “Nusantara” dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tinggal menunggu waktu..
Pansus RUU IKN dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya, sebagai draf yang diresmikan menjadi UU. Salah satu yang diatur dalam draf tersebut ialah perihal kedudukan dan kekhususan, serta bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan IKN. Pasal 5 UU itu menyebutkan bahwa IKN Nusantara berfungsi sebagai ibu kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
“Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang ini,” bunyi Pasal 5 Ayat (2) UU IKN.
Pasal 8 UU itu menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara. Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. “Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR,” bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Adapun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pertama bakal ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahjoe sebagai Wakil Kepala IKN, pada 10/3.
Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyambut baik pengangkatan ini. Anggawira berharap ketua Otorita IKN dapat mengakselerasikan rencana pembangunan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan tentunya diharapkan dapat melakukan kolaborasi dengan pengusaha sehingga tercipta percepatan pembangunan. “Harapanya ya semoga bisa langsung tancap gas, agar bisa memberikan kepercayaan publik untuk pembangunan IKN,” ucap Anggawira Dia menambahkan, agar kepala otoritas dapat segera mempercepat pembuatan rencana – rencana serta antisipasi langkah pasti yang akan diambil dalam memulai proyek besar IKN, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id, pada 11/3 lalu.
Menurut Plt Deputi Regional II Bappenas Mohammad Roudo, target pembangunan infrastruktur utama untuk mendukung pemerintahan IKN Nusantara selama 2 tahun ke depan merupakan tantangan tersendiri. Terlebih, dalam jangka waktu tersebut harus dilakukan pembangunan kawasan inti seluas 6.600 hektare. Di saat yang bersamaan juga harus dilakukan pembangunan kawasan perkotaan seluas 56.000 hektare.
Induk pembangunan IKN Nusantara dibagi dalam empat tahapan, pertama pada 2020–2024 yang menjadi tahap awal pemindahan IKN dengan pembangunan infrastruktur utama, seperti kantor dan istana kepresidenan, gedung MPR/DPR, serta perumahan di area utama IKN Nusantara. “Presiden pun rencananya pindah ke IKN Nusantara sebelum 16 Agustus 2024. Diharapkan bisa 17 Agustus-an di sana. Namun, kami masih melihat seperti apa kondisinya. Ini salah satu yang monumental juga,” tuturnya, sebagaimana dikutip dari bisnis.com, pada 3/2 lalu..
Pembangunan IKN Nusantara akan dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan dan menggunakan 100 persen energi terbarukan. “Dengan catatan kami memiliki kota yang sangat ramah lingkungan, kami berharap bisa mencapai target zero carbon emission dan 100 persen energi baru terbarukan [EBT]. Jadi benar-benar smart city, visioner city. Mudah-mudah bisa diwujudkan,” ujar Roudo dalam diskusi Dari Jakarta ke Nusantara di kanal Youtube FMB9, pada 2/2 lalu.
Para penduduk di IKN Nusantara dapat mengakses fasilitas yang ada dengan berjalan kaki selama 10 menit. Hal itu membuat Nusantara sebagai walking city. Roudo menegaskan, sekitar 75 persen kawasan di Nusantara yang dibangun di atas area seluas 256.000 hektare di Kalimantan Timur itu tetap menjadi hutan..
“Menjamin kelestarian lingkungan. Dalam key performance indicator IKN ini didesain dengan kondisi alam. Kami memastikan biota dan ekosistem seminimal mungkin tidak kena dampak IKN, dan 75 persen itu ruang hijau,” ucapnya. Untuk konsep perkantoran pemerintahan di IKN, dia menjelaskan, akan berbentuk sharing office agar bisa mengakomodasi kebutuhan para ASN di tahap awal proses pemindahan ibu kota.
Konsep sharing office atau kantor bersama itu nantinya akan dikelompokan antar-rumpun kementerian koordinator, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setiap kantor kementerian/lembaga nantinya akan saling terhubung, baik secara fisik bangunan maupun digital yang ditunjang dengan model perkantoran pintar atau smart office.
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ditargetkan bisa masuk ke dalam daftar 10 besar kota paling layak huni (livable city) di 2045. Most livable cities umumnya memiliki lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek fisik maupun non-fisik, seperti fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, termasuk aktivitas ekonomi, dan hubungan sosial masyarakat.
Sumber pembiayaan, bahwa skema pembiayaan utama berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang senilai Rp252,5 triliun (54,2 persen), lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD Rp123,2 triliun (26,4 persen), dan sisanya sekitar Rp88 triliun atau 19,4 persen berasal dari APBN.
Presiden Joko widodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara IIKN) Nusantara baru akan rampung 15-20 tahun dari sekarang. Pembangunan ibu kota baru adalah hal yang tidak mudah.
Jokowi berharap Otorita IKN Nusantara bisa gesit dalam bekerja. Dengan demikian, proses pembangunan infrastruktur dasar kota baru tersebut bisa segera rampung, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com pada 15/3 lalu.
“Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya, ini pekerjaan besar sekali. Jadi, dan juga bukan pekerjaan mudah, ini pekerja rumit, memang butuh waktu yang panjang. Perkiraan kita 15-20 tahun baru bisa diselesaikan,” kata Jokowi disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, pada 15/3 lalu.
Sementara Minggu kedua Maret lalu Presiden Jokowi mengunjungi Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 14/3. Di lokasi tersebut, digelar prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Tanah dan air yang dibawa oleh gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia diberikan kepada Presiden untuk kemudian dituangkan dan disatukan ke dalam sebuah gentong.
“Pada hari ini, Senin, 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperoleh kesempatan pertama untuk menyerahkan tanah dan air yang dibawanya kepada Presiden Jokowi. Kemudian secara bergiliran masing-masing kepala daerah melakukan hal yang serupa, dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sebagai penutup.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud,” ujar Kepala Negara.[] Yuniman Taqwa
