Menangkap Esensi Mudik
Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin
Ini kali kedua pemerintah melarang mudik lebaranan. Tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran akibat pandemi Covid-19. Hal yang sama pun berlaku pada tahun ini. Cukup bersiraturahmi melalui online; toh tidak menghilangkan nilai dari esensi maaf memaafkan, meski ada jarak mebatasinya.
Larangan pemerintah terebut bertujuan menekan penyebaraan virus Covid-19 yang disinyalir akan melonjak terinfeksi virus Corona bila terjadi peningkatan arus penumpang yang padat dari satu daerah ke daerah lain. Pengalaman membuktikan bila terjadi liburan panjang dan terjadi peningkatan mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, ternyata meningkatkan jumlah masyarakat yang terinspeksi virus tersebut.
Padahal belakangan ini jumlah yang terinfeksi virus Covid-19 mulai menurun signifikan. Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak lengah di saat tren kasus virus Corona menurun. Menurutnya, pada minggu kedua April lalu, dalam konferensi pers BNPN, penambahan kasus COVID-19 menurun sebesar 14,2 persen. Adanya tren perbaikan di Indonesia cukup membuktikan bahwa melalui kerja keras dan kolaborasi antara seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah bangsa yang tangguh bahkan di tengah pandemi sekalipun.
Tapi bagaimana dengan mudik lebaran? Meskipun esensi mudik lebaran, bukan semata lantunan kata-kata maaf dan melepas rindu melalui teknologi komunikasi (video call atau zoom). Tapi di balik tradisi itu ada roda ekonomi yang bisa “berputar” menembus pedesaan sekali pun di seantero negeri. Entah berapa banyak arus uang dari pusat-pusat kota mengalir ke desa-desa, sehingga meningkatkan daya beli di pedesaan.
Sebelum pandemi tahun 2019, misalnya, Direktur Indonesia Development dan Islamic Studies (IDEAS) memperkirakan sedikitnya terjadi perputaran uang sebesar Rp142,2 triliun dari para pemudik untuk keperluan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan rekreasi selama lebaran. IDEAS memproyeksi setidaknya ada pergerakan 33 juta orang pemudik. Jika ditambahkan dengan perhitungan tunjangan hari raya (THR) dan tingkat upah minimum provinsi, proyeksi keuangannya kembali membengkak sebesar Rp63,6 triliun, lihat pelakubisnis.com, edisi laporan utama, Mey, 2019.
Sementara terkait peredaran uang tunai yang menurun pada Lebaran tahun lalu. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim mengungkapkan, jumlah uang tunai layak edar yang disiapkan oleh bank sentral pada Ramadan dan Lebaran 2020 sebesar Rp 157,96 triliun. Jumlah tersebut turun 17,7% bila dibandingkan dengan posisi uang tunai layak edar Lebaran dan Ramadhan tahun 2019. Kala itu BI menyiapkan Rp 192 triliun, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id, pada 29/3.
Sementara itu, masih dari sumber kontan.co.id, Bhima Yudhistira, memperkirakan, jumlah uang beredar di periode Lebaran tahun ini bisa berada di kisaran Rp 140 triliun hingga Rp 160 triliun. “Memang kami perkirakan masih tumbuh melambat, atau hanya berada di level 7% hingga 9%. Biasanya, saat ada mudik terjadi kenaikan 10% year on year (yoy),” jelas dia.
Uang yang beredar sebesar itu ke daerah-daerah mampu menggairahkan ekonomi daerah, sehingga tradisi mudik menjadi berkah bagi masyarakat di daerah. Tradisi itu bagaikan “senyum kemenangan” setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, walaupun mungkin ada di antara mereka yang tidak menjalankan puasa. Tapi Gusti Allah tetap memberi berkah kepada hambahnya tanpa membedakan suku ras dan agama.
Mudik bagaikan “kado tahunan” yang diberikan Allah SWT atas bulan penuh rahmat. Siapa pun orangnya akan mendapat multiplier effect atas momentum itu. Para pedagang meraup untung berlipat-lipat dibandingkan dari hari biasanya; para pekerja mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) agar dapat berbagai dengan sesamanya
Itulah nilai kecintaan Sang Khalid terhadap umatnya. Dia menciptakan mekanisme sosial untuk bisa berbagi atas berkah yang diperolehnya kepada pihak lain. Dengan mekanisme sosial seperti ini – semua pihak merasakan bahagia saat mudik lebaran
Tapi dua tahun terakhir ini keceriaan mudik lebaran “dibayang-bayangi” kecemasan karena di sudut-sudut ruang strategis ada sensor yang memproteksi mereka yang nekad pulang mudik lebaran. Jauh sebelum hari H larangan mudik – sampai batas yang ditetapkan pemerintah – dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ratusan check point ditempatkan petugas untuk memeriksa arus lalu lintas yang disinyalir akan mudik ke daerah-daerah tujuan mudik.
Meski telah ditempatkan banyak petugas di situ, tapi tetap saja ada mereka yang melakukan “uji nyali” untuk bisa menembus barikade tersebut. Ada yang berhasil lolos dari sensor itu, tapi tak sedikit yang “tertangkap” dan terpaksa harus putar baik ke tempat awal keberangkatan.
Sementara bagi perantau yang tidak terikat dalam profesi rutinitan (pekerja, pedagang harian dan sebagainya), bisa mudik dengan mensiasati mudik lebih awal. Umumnya para pengusaha sukses – yang telah memiliki SOP (Standard Operating Procedure) — dalam setiap proses bisnis, sehingga bisa terkontrol jalannya bisnis, dapat jauh hari mudik sebelum diberlakukannya larangan mudik.
Itu fenomena magnet arus mudik. Begitu kuat daya sedot mudik ke tempat asal perantau untuk menunjukkan eksistensi diri – bahwa mereka terikat secara psikologis, maupun sosiologis di tempat-tempat asal para perantau. Mereka tidak hanya sekedar mempertahankan tradisi temu kangen sama sanak saudara, kerabat dan membangkitkan memori masa silam serta serta sharing kehidupan di perantau sebagai status simbol eksistensi. Ya, mungkin eksistensi itu!
Boleh jadi fenomena demikian merupakan nilai sebuah “keberhasilan” di perantau. Nilai tersebut ditansformasi di desa-desa asal untuk meningkatkan “kasta”. Perubahan status dari posisi semasa tinggal di desa – kemudian setelah merantau ke kota – bukan hanya sebagai pembelajaran semata bahwa kerja keras tak akan mengkhianati hasil.
Bila motifnya hanya sebatas itu ya sah-sah saja. Pasalnya, peputaran uang di Jakarta, misalnya, masih menjadi pusat terbesar perputaran uang di Indonesia. Diperkirakan sekitar 70% uang yang beredar di Indonesia terpusat di Jakarta. Itu sebabnya Jakarta masih menjadi magnet serbuan urbanisasi masyarakat di daerah-daerah.
Namun demikian, kepongahan dengan menyandang predikat sukses merantau bagaikan etalase yang mestinya dapat diredam agar tidak terjadi “ketimpangan etalase sosial” ketika mudik ke kampung halaman. Keberhasilan sebagai perantau – akan jauh lebih bernilai jika transformasi yang ditularkan di desa-desa adalah untuk membangun desa
Bagaimana proses kerja keras di perantau, umpamanya, dapat ditularkan di desa-desa dengan mengkaitkan potensi desa dengan meningkatkan nilai tambah. Di daerah-daerah yang biasanya banyak mengandung sumber daya alam, kemudian merubah mindset mereka untuk meningkatkan nilai tambah potensi tersebut, sehingga potensi sumber daya alam di daerah dapat meningkat nilai tambahnya, ketika masuk ke proses hilirisasi.
Transformasi yang dimikian yang justru mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan. Para perantau yang telah berhasil akan jauh lebih bernilai bagi masyarakat desa bila transformasi proses meningkatkan nilai tambah yang justru divisualisasikan ketika mudik lebaran atau mudik dalam momentum apa pun ke desa.
Bukan justru sebaliknya, bercerita gemerlap kota-kota besar dengan memberi stimulus “mimpi” bahwa di kota mudah mencari pekerjaan, sehingga proses cepat menggapai mimpi. Tak pelak stimulus itu yang mendorong banyaknya urbanisasi masyarakat ke kota. Mereka bermodal nekat tanpa keahlian, akhirnya tak jarang terseret ke jurang kenistaan. Kita tak ingin hal itu terus menerus menjadi “mimpi buruk anak negeri!”***/foto ilustrasi download jendelahukum.com
*Pimpinan redaksi pelskubisnis.com
