Budidaya Lobster Icon Baru NTB
Selain dikenal sebagai kota wisata, Nusa Tenggara Barat (NTB) pun akan menjadi pusat budidaya lobster nasional. Bagaimana mimpi itu diwujudkan?
Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mendapat icon baru. Provinsi ini dipilih oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, sebagai pusat budidaya lobster. Pemilihan provinsi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, NTB memiliki potensi budidaya perikanan yang cukup besar, khususnya untuk komoditas lobster.
“Kenapa kita kembangkan di sana? Yang pertama NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal kita perkuat,” kata Trenggono dalam siaran pers, pada 27 Mei lalu, seraya menambahkan berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara Rp41,28 miliar.
Tidak hanya itu, NTB dikenal sebagai sentra Lobster yang bisa menghasilkan Lobster dewasa siap jual, dan bening benih Lobster (BBL). Salah satu kawasan yang sangat diperhitungkan adalah Telong Elong di Kabupaten Lombok Timur.
Di daerah tersebut, Lobster rata-rata dikembangkan melalui metode budi daya perikanan secara tradisional. Pengembangannya dilakukan dengan menggunakan keramba jaring apung (KJA) yang dipasang di kawasan perairan laut.
Budidaya ikan atau biota air dengan menggunakan kerambah jaring apung dinilai lebih efektif dan efisien secara teknis dan ekonomis. Dengan luasan media yang sempit, bisa melipat gandakan hasil panen ikan. Pola yang dipakai adalah mengintensifkan budidaya ikan tersebut. Memang berdampak pada tingginya biaya, tapi bisa didapatkan keuntungan lebih besar.
Dalam sekali panen, seorang pembudidaya Lobster di Telong Elong sanggup meraup untung hingga Rp250 juta. Hasil tersebut hampir membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang sedang berkunjung ke Telong Elong, tak percaya, sebagaimana dikutip dari mongabay.co.id, pada 26 Maret lalu.
Jumlah pembudidaya di sana sekitar 147 kelompok dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang. KKP memiliki dua skema program untuk mewujudkan Lombok sebagai pusat budidaya lobster nasional, yakni melalui program lobster estate atau kampung budidaya lobster.
Menteri Trenggono dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah siap menindaklanjuti rencana Lombok sebagai pusat budidaya lobster nasional. Bahkan, Menteri Trenggono merencanakan daerah itu menjadi pusat budidaya lobster nasional saat mengunjungi Pulau Lombok pada Maret lalu, sebagaimana dikutip dari wartaekonomi.co.id, pada 2 Juni lalu
Menindaklanjuti rencana tersebut, kedua tokoh kembali bertemu pada 5 Mei di Kantor KKP, Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas hal-hal strategis maupun teknis dalam rangka mewujudkan Lombok sebagai pusat budi daya lobster nasional.
“Saya bersama Gubernur NTB menginginkan agar budidaya lobster di NTB bisa terus dikembangkan dan menambah jumlah kerambah-kerambah pengembangan kekayaan laut yang begitu melimpah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ekonomi masyarakat. Karena itu, saya meminta Dirjen Budidaya KKP agar di Lombok bisa dibangun UPT budidaya perikanan KKP termasuk lobster yang konsen mengurus mulai dari jual-beli, proses pembenihan, proses produksi hingga akses pasar dan transparansi harga yang jelas,” tambahnya.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menyatakan, pihaknya segera menyusun desain/model pengembangannya. Ia berkomitmen kerja sama antara KKP dan Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani nota kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Bupati Lombok Timur terkait sinergi dalam rangka pengembangan perikanan budidaya.
Menurut Slamet, nota kesepakatan tersebut meliputi kawasan pengembangan di Teluk Telong-Elong dan Teluk Ekas. Adapun ruang lingkupnya yakni sinkronisasi program pembangunan kampung lobster; peningkatan produksi komoditas lobster di kawasan Telong Elong dan Kawasan Ekas; pengembangan dan penerapan teknologi perikanan budidaya; pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan budidaya; dan pertukaran data dan informasi.
Lebih lanjut ditambahkan, perairan Lombok ini sangat strategis dengan Benih Bening Lobster (BBL) yang melimpah di beberapa titik sebagai “given by Allah”. Ada fenomena sink population inilah yang mesti manfaatkan secara mandiri. Tentu pemanfaatan yang tidak eksploitatif dan searah, tapi mesti terukur untuk jamin keseimbangan siklus di alam dan ini hanya bisa dilakukan dengan budidaya dan pelepasliaran pada fase pasca BBL (lobster muda).
“Saya meminta nelayan tidak menjual BBL pada oknum yang melakukan ekspor ilegal dan memperkaya orang luar negeri. Lobster ini kekayaan kita. Jika ada yang melakukan hal tersebut akan saya lawan, kecuali untuk budidaya pasti saya dukung sampai mati,” lanjutnya.
Trenggono menambahkan pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih. Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, sebagaimana dikutip dari bisnis.com, pada 28 Mei lalu.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjelaskan, potensi budidaya lobster di wilayah kerjanya memang belum tergarap maksimal. Yang baru tergarap bahkan tidak sampai 10 persen dari total seribuan hektare area potensial.
Zulkieflimansyah yakin rencana pengembangan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa tersolusikan. “Kendalanya seperti dinamika pasar yang tidak stabil, terbatasnya sarana prasarana pendukung kualitas budidaya termasuk mesin pencacah pakan, hingga penataan KJA yang belum sesuai dengan estetika lingkungan wisata,” ungkapnya.
Sementara Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) menjadi mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Demi bersama-sama mendorong terciptanya pembudidayaan lobster yang baik dan lestari di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, termasuk budidaya lobster di NTB.
“GPLI akan membangkitkan gairah masyarakat membudidayakan lobster. Membantu masyarakat, agar mengerti tentang cara budidaya lobster. Supaya tidak dijual atau diekspor,” Kata Gunawan Ketua GPLI, sebagaimana dikutip dari perikanan.sariagri.id, pada 11 Juni lalu.
Menurut Gunawan, lobster yang dimiliki NTB sangat bagus dengan tiga jenis segmentasi lobster. Segmentasi benih atau benur 0-5 gram, 5-30 gram dan 30 gram ke atas. Segmen tiga inilah yang akan dibudidayakan oleh masyarakat. “Budidayanya selama 6 bulan, kalau sudah mencapai ukuran 200-250 gram dapat kita panen,” tandasnya.
Lebih lanjut ditambahkan, NTB merupakan wilayah yang cocok untuk melakukan budidaya lobster. Apalagi alamnya sejuk dan beberapa teluk yang memiliki air laut yang bersih dan bagus untuk pembibitan.
Oleh karena itu, dengan adanya Lobster Estate, maka proses produksi dan pemasaran akan dilakukan secara terintegrasi, sehingga produktivitas bisa meningkat lebih baik lagi. Di saat yang sama, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, karena kesejahteraan juga ikut meningkat.
Konsep Lobster Estate sendiri, adalah menyatukan pariwisata dan budi daya di dalam satu kawasan. Itu kenapa, di dalamnya ada tempat makan, dan juga kolam budi daya. Selain itu, semua pembudi daya juga nantinya akan mengenakan seragam dan akan terlihat rapi.
KKP, menurut slamet akan mengatur setiap subsistem bisnis yang ada mulai dari nelayan tangkap benih, pembudidaya, hingga hilirisasinya, selaras dengan kesepakatan bahwa Lombok akan jadi sentra lobster.
Ia mengemukakan, KKP akan mendorong terobosan pada strategi besar, yakni peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, penataan tata niaga yang lebih efisien, dan penegakan hukum aktivitas ekspor BBL. Keempat strategi itu ditargetkan tuntas dalam waktu dekat dan diharapkan memberikan daya ungkit terhadap daya saing kompetitif ekspor lobster Indonesia.[] Yuniman Taqwa/foto ilustrasi utama/ist
