Jakarta Film Commission Dibentuk, Menjadikan Jakarta Kota Sinema

Hampir semua kota di dunia memiliki film commission. Korea punya di Busan, Hong Kong ada, Tokyo ada, bahkan Belanda juga punya. Jakarata Film Commission akan  mengantarkan menjadi kota sinema!

Penguatan sektor kreatif, termasuk industri film, menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui peran Jakarta Film Commission. Kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi Jakarta menuju kota sinema yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) di XXI Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, pada 26/6/2026. Kehadiran JFC menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. JFC berfungsi memberikan layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi bagi kegiatan produksi film serta audiovisual di Jakarta.

“Sebagai kota sinema, hari ini kami meluncurkan Jakarta Film Commission. Tugasnya mendukung pengembangan ekosistem perfilman, sekaligus memfasilitasi produksi film dan audiovisual di Jakarta melalui layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi industri,” ujarnya.

Kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Insentif ini diharapkan mendorong peningkatan produksi film nasional, terutama yang diproduksi dan mengambil lokasi syuting di Jakarta.

“Keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi agar semakin banyak membuat film, terutama di Jakarta, sehingga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema dan pusat perfilman nasional,” urainya.

Melalui JFC, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan platform Filming in Jakarta sebagai layanan terpadu yang memudahkan proses produksi, mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, perizinan, hingga akses ke berbagai lokasi syuting.

Menurut Rano, layanan tersebut dibutuhkan agar Jakarta semakin kompetitif sebagai lokasi produksi film. Kehadiran JFC juga diharapkan mampu menarik investasi industri kreatif, membuka lapangan kerja bagi kru lokal, serta memperkuat citra Jakarta melalui film, serial, dan berbagai karya audiovisual.

“Jakarta Film Commission adalah wujud ekosistem one stop service untuk industri film. Saat ini kami fokus pada program Filming in Jakarta, tetapi ke depan akan dikembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan pelaku industri film,” jelasnya.

JFC berada di bawah PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board (JXB), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pariwisata dan industri kreatif.

Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen mempermudah perizinan bagi produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah.

“Kalau lokasi syuting berada di aset milik Pemprov DKI Jakarta, kami akan memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Bahkan, jika diperlukan, kami siap membantu menjembatani kebutuhan produksi dengan pihak lain,” papar  Rano.

Ia mengatakan minat industri film internasional terhadap Jakarta terus meningkat. Sejumlah produser dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam telah menyatakan ketertarikan untuk berproduksi di Jakarta.

“Saya baru bertemu dengan sejumlah produser dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Bahkan, Netflix berencana memproduksi enam film di Jakarta. Ini menunjukkan ekonomi kreatif, khususnya perfilman, sedang tumbuh sangat pesat,” katanya.

Wagub Rano optimistis industri film akan menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif Jakarta. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah penonton film Indonesia sepanjang Januari-Juni 2026 telah mencapai sekitar 36 juta orang dan diproyeksikan menembus 120 juta hingga akhir tahun.

“Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Di banyak negara, jumlah bioskop mulai berkurang karena perkembangan platform digital. Namun di Indonesia, bioskop tetap ramai. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi rumah produksi internasional untuk berinvestasi dan memproduksi film di sini,” pungkasnya.

Aktor sekaligus produser film, Reza Rahadian, menyambut positif peluncuran JFC dan pemberian insentif bagi industri perfilman. Menurut dia, kemudahan perizinan dan transparansi biaya merupakan kebutuhan penting bagi pelaku industri.

“Saya menyampaikan kepada Bang Rano bahwa ke depan biaya perizinan di setiap lokasi syuting perlu diumumkan secara transparan. Dengan begitu, pelaku industri mengetahui secara jelas besaran insentif atau potongan yang diberikan sehingga dapat menyusun perencanaan produksi dengan lebih baik,” kata Reza.

Maret lalu 2026, Prompro DKI Jakarta menggelar focus group discussion (FGD) terkait insentif industri perfilman untuk memperkuat ekosistem kreatif di Ibu Kota. Kegiatan ini berlangsung di Balai Kota Jakarta.

“Saya menyambut baik forum ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri perfilman Jakarta agar semakin kompetitif sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif kota, khususnya menuju visi Jakarta sebagai kota sinema,” ujar Rano, pada acara FGD tersebut.

Menurut Rano, jajaran Pemprov DKI Jakarta mengundang rekan-rekan asosiasi, baik produser maupun Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, untuk berdiskusi. Harapannya, Pemprov DKI Jakarta dapat merumuskan regulasi yang dapat diterima semua pihak sekaligus mendorong peningkatan produksi film nasional.

Lebih lanjut ditambahkan,  landasan hukum kebijakan insentif telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi itu memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan berupa keringanan, pengurangan, maupun pembebasan pajak daerah.

“Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2025 telah diatur pemberian pengurangan pokok pajak untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada jasa kesenian dan hiburan, termasuk pertunjukan film nasional di bioskop, dengan pengurangan sebesar 50 persen,” ungkapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan formulasi insentif industri film yang komprehensif, berkualitas, dan tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci untuk membangun ekosistem sinema yang tangguh dan diakui secara global.

“Menjelang lima abad Jakarta, kami berharap kota ini dapat melahirkan lebih banyak karya film berkualitas, menjadi lokasi produksi yang menarik bagi para sineas, serta berkembang sebagai pusat aktivitas industri sinema di Indonesia,” ujar Lusiana.

Sementara Juni tahun lalu, Rano  menjadi salah satu pembicara dalam sesi Collaborate to Elevate! di gelaran Jakarta Future Festival (JFF) 2025 yang berlangsung di Teater Besar Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), pada 15/6.

Rano turut membagikan pengalamannya saat menghadiri Festival Film Cannes beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan sejumlah penyelenggara festival film yang menyarankan agar Jakarta segera memiliki lembaga film commission sebagai bagian penting dari pembangunan industri perfilman daerah.

“Yang menarik, kemarin kita juga dikunjungi oleh American Motion Picture Association. Ini bukan organisasi sembarangan. Mereka adalah penyelenggara Oscar. Mereka datang ke Indonesia, bertemu dan berdiskusi, bahkan menyatakan siap membantu Jakarta dalam membentuk film commission,” paparnya.

Rano menambahkan, industri perfilman di Jakarta saat ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota sinema berskala internasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis guna mendukung ekosistem perfilman.

“Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema, kami harus merumuskan tata kelola dan kebijakan yang terintegrasi serta berkelanjutan. Selain itu, kami juga perlu memastikan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur perfilman,” ujar Rano.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem perizinan agar lebih ramah terhadap para kreator film. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi pengembangan sumber daya manusia serta inkubasi talenta lokal, sehingga dapat tumbuh secara optimal. Dengan begitu, penyelenggaraan festival film dan kegiatan perfilman lainnya bisa berjalan secara konsisten dan berdampak luas bagi pelaku maupun penikmat film.

Lebih lanjut ditambahkan, diskusi mengenai Jakarta sebagai kota sinema memiliki peran penting dalam merumuskan gagasan bersama yang dapat menjadi pijakan dalam membangun ekosistem industri film yang kuat di Ibu Kota.

“Melalui pertukaran perspektif antara organisasi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan, diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka kerja konkret untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota sinema. Mari kita wujudkan harapan ini agar dapat terealisasi dan melahirkan sineas yang mampu bersaing secara global,” ujarnya.

Selain itu, langkah-langkah konkret pun disiapkan: melengkapi dokumen pendaftaran ke UNESCO Creative Cities Network, Jakarta Film Commission sebagai lembaga fasilitator utama industri film, meluncurkan filminginjakarta.co.id, hingga menyiapkan insentif fiskal. Semua diarahkan untuk menguatkan ekosistem—dari produksi, distribusi, SDM, sampai dampak ekonomi kota.

Visi Jakarta sebagai Kota Sinema kian nyata di depan mata. Wagub DKI Jakarta, Rano Karno, terus mendorong terwujudnya visi tersebut dengan memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial terbesar di dunia yang kini memiliki lebih dari 325 juta pelanggan global serta terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia.

 Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, meyakini subsektor film yang turut menggerakkan sektor musik, fesyen, dan kuliner akan berkembang semakin pesat seiring meningkatnya produksi film internasional di Jakarta.

“Disparekraf Jakarta mendukung penuh program Jakarta Kota Sinema dan berkomitmen menjalankannya secara optimal. Kami meyakini subsektor ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” tutur Andhika.

Ke depan, sedikitnya tiga judul film dan serial Netflix direncanakan akan diproduksi di Jakarta. Selain itu, Jakarta dan Netflix juga tengah menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perfilman guna menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.[] Yuniman Taqwa