Konflik Timur Tengah, Perlu Gerkan Penghematan Nasional

Konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karen itu, wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.

Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah.

Menurutnya, apabila kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif.

“Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” tegasnya.

Sementara pemerintah mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan penggunaan energi nasional tetap terjaga secara optimal di tengah dinamika global. Arahan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan terhadap berbagai sektor pengguna bahan bakar minyak (BBM), termasuk sektor pembangkitan listrik. Langkah ini juga mencakup penguatan pemanfaatan sumber energi alternatif seperti gas untuk penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Arahan dari Presiden Prabowo, kita lakukan efisiensi. Untuk itu, kita segera melakukan langkah-langkah antisipatif. Pertama adalah kita melihat bagaimana penggunaan BBM untuk pembangkit-pembangkit kita lakukan evaluasi, juga penggunaan gas ini kita juga evaluasi. Bagaimana efisiensi bisa dilakukan,” kata Wakil Menteri ESDM, Yuliot, usai meninjau kesiapan pasokan BBM dan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H di Padalarang, Bandung, pada 16/3

Menurut Yuliot, evaluasi tidak hanya difokuskan pada sektor pembangkit listrik, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas operasional yang menggunakan BBM untuk memastikan pengelolaan energi dengan cermat. “Intinya Presiden itu meminta kepada kita untuk melakukan manajemen energi agar lebih efisien,” imbuhnya.

Presiden Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan berbagai langkah penghematan energi sebagai antisipasi apabila terjadi krisis energi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta pengurangan hari kerja, sebagaimana pernah dilakukan oleh Pakistan.

Anggota Komisi XII DPR RI  Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.

Menurut Ateng, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujarnya dalam keterangannya yag dari laman dpr ri, pada 27/3/2026.

Ia menilai, pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko meleset dari tujuan awal. Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota. Selain aspek konsumsi BBM, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang kerap luput dari perhitungan.

Berkurangnya aktivitas perkantoran dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring. “Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” ujar Politisi Fraksi PKS itu.

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. “Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan konsumsi BBM lebih banyak didorong oleh sektor logistik, distribusi barang, dan mobilitas non-kerja. “Jadi menurut saya efeknya lebih bersifat marginal, belum menyentuh perubahan struktural,” ungkap Yusuf Rendy, sebagaimana dikutip dari bbc.com, pada 24/3/2026.

Pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi demi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% meskipun harga minyak dunia melonjak akibat ketidakpastian konflik antara Iran dengan AS-Israel yang sudah memasuki pekan keempat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengestimasi penerapan work from home satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat 20% konsumsi BBM.

Pemerintah mulai menggodok aturan work from home atau bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi seretnya pasokan minyak hingga melonjaknya harga menyusul pertikaian antara Iran dengan Amerika-Israel yang sudah memasuki pekan keempat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan keputusan work from home bakal berlaku untuk aparatur sipil negara dan juga pekerja swasta, walau masih berupa imbauan. Tapi yang pasti, katanya, setelah libur Lebaran atau awal April akan mulai diberlakukan. “ASN maupun imbauan untuk (perusahaan) swasta. Tetapi yang tidak (work from home) adalah pelayanan publik,” ucapnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada 21/3.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, masih dari sumber bbc.com. menyebut strategi penghematan yang diputuskan pemerintah itu cenderung sebagai pelengkap, “bukan kebijakan utama untuk menyelamatkan fiskal”.

Seperti dilansir Reuters, pemerintah disebut sedang mencari penghematan anggaran negara sekitar Rp80 triliun untuk membantu mengatasi dampak perang Iran melawan Amerika-Israel.

Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain, memangkas belanja kementerian atau lembaga seperti Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk diketahui pada tahun ini, BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun.[] Yuniman Taqwa