Dilema Pemerintah Prabowo Meningkatkan Kelas Menengah

Besarnya dukungan politik Presiden Prabowo Subianto menjadi suatu kekuatan pemerintah. Tak heran bila ekspektasi pemerintahan Probowo  melambung dengan mematok target pertumbuha ekonomi mencapai 8 persen.  Apakah Target tersebut akan “cespleng” mendongkrak pertumbuhan kelas menengah

Ekspektasi pertumbuhan ekonomi 8 persen disinyalir berat tercapai.  Pembentukan kabinet kemarin mulai  ada indikasi  menurunkan  kepercayaan public. Menurut Prof Burhanuddin Muhtadi, MA, Pd.H, Direktur Eksekutif  Indikator Politik Indonesia, terlalu besar postur kabinet, ibarat orang kegemukan, sehingga terlalu banyak kolestrol jahatnya. Nuansa akomodasi politik kuat, baik kabinet maupun badan-badan setingkat menteri. Beberapa kementerian baru   belum ada kantor. Hal ini bisa menimbulkan isu soal tata kelola operasional, misalnya kantor dan administrasi  belum siap.

“Saya bukan ekonom, tapi insting saya melihat target yang terlalu tinggi pertumbuhan 8 persen , mungkin nanti Prof Dorodjatun bisa mengulas lebih jauh. Bagaimana  pun kita lihat 10 tahun Jokowi dengan segala macam yang dilakukan, seperti reformasi birokrasi, infrastruktur dan lain sebagainya itu pun rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di bawah pemerintah Pak SBY. Zaman Jokowi untuk pertumbuhan  5 persen saja berat sekali,” kata Burhanuddin pada acara Indonesia Industry Outlook (IIO) 2025, pada 23/10, secara online seraya menambahkan kalau pemerintahan Presiden Prabowo bisa mencapai pertumbuhan  6 persen itu sudah luar biasa, tapi untuk mendapat 8 persen rasanya susah tercapai.

Sementara Ekonom, Prof.DR. Dorodjatun Kuntjorojakti, kondisi hari ini memang berlainan dibandingkan krisis tahun 1997. Kondisi sekarang  lebih banyak  persoalan dalam negeri. Sedangkan pada krisis saat itu kondisinya kompleks.  Waktu itu kita dipandu dengan keharusan memperhatikan perjanjian dengan IMF yang ditandatangani oleh presiden Soeharto pada 15 Januari 1997.

“Pada zaman saya tidak seperti sekarang. Tapi masalah luar negeri kompleks sekali.  Cukup banyak role map yang harus saya pehatikan. Misalnya di MPR, ada role map pembenahaan ekonomi Indonesia. Ada lagi roleh dari IMF, belum lagi yang harus kita perhatikan dari sisi kabinet,” kata Dorodjatun.

Mengapa kelas menengah sangat diperlukan? Menurut Burhanuddin, mereka tinggal di kota dan umumnya lebih terpelajar. Kita lihat di dunia sekarang ini, yang menentukan politik dalam negeri dan mungkin juga luar negeri semakin lama semakin mega cities bukan lagi nation state, karena di situ golongan menengah yang terbanyak.

Lebih lanjut ditambahkan, kelas menengah ini secara statistik jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelas menengah ke bawah. Meski jumlahnya lebih kecil, secara kuantitatif  efeknya sangat besar. Biasanya kelas menengah cukup cerewet dan mayoritas vokal. Karena kelas menengah ke atas dari sisi pendidikan lebih tingg. Kalau pendidikan naik biasanya ekspektasinya naik. Kalau ekspektasi naik, lebih susah dikelola, karena cenderung merasa kurang puas terhadap banyak hal. Jumlah kelas menengah turun tahun 2019 sebesar 23%. Angka ini turun menjadi 17 tahun tahun 2023. Sementara inspiring middle class meningkat. “Itu artinya ada kebijakan yang kurang tepat.  Mungkin berkaitan dengan masa pandemic,” tambah Burhanuddin.

Dan jangan lupa, kata Burhanuddin,  kelas menengah umumnya bukan pendukung Prabowo pada pilpres tahun 2024 ini. Ini bisa menimbulkan gejolak politik. Perlu terobosan dari pemerintah sekarang  untuk menumbuhkan kelas menengah. “Para ekonom kritisi mempersoalkan industri manufaktur kita yang terus turun, sehingga terjadi informanisasi pekerjaan. Pendidikan tinggi lulusan S1 pekerjaannya informal. Ini menjadi sumber ketidakpuasan,” tambahnya.

Apa yang harus dilakukan? Kalau jawaban politik  sudah punya. Prabowo hanya tidak didukung oleh PDIP di parlemen. PDIP pun menitipkan olah dekat Megawati, Budi Gunawan di kabinet Prabowo. Artinya nyaris tidak ada oposisi di partemen. Kemudian di public tugasnya cukup membuat public confidence. Dengan modal yang sekian besar sekarang, sebenarnya tidak ada alasan buat Prabowo untuk tidak bisa mengatasi  masalah kita, termasuk mengatasi penurunan kelas menengah. Jawaban yang diperlukan adalah jawaban politik.

Dorodjatun mengatakan, perlunya kelas menengah. Peranan mereka sangat diperlukan untuk bisa keluar dari jebakan middle income.  Kita mulai dari US$ 4000 ke US$ 5000 perkapital. Tapi yang harus kita tujuh ke kelas menengah yaitu amban atas sebesar US$ 13.000 perkapital.  Kalau kita menggunakan rumus bunga berganda, kalau hanya 5 persen waktunya lebih lama. Tapi kalau pertumbuhannya 8 persen itu ideal.

Lebih lanjut ditambahkan, yang harus dihadapi adalah persoalan untuk kita keluar dari income middle trap pada US$ 13.000. Kalau target pertumbuhan  8 persen relatif lebih cepat untuk keluar dari middle income trap. Di tengah situasi ini, ada struktur sosial, struktur politik yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Makanya perlu sekali-kali mengecek mana kebijakan yang disukai, kebijakan yang tidak disukai kelas menengah.

Di benua Amerika banyak  kudeta dan begitu banyak gejolak dengan serikat buruh. Penyebabnya, kata Dorodjatun, golongan middle class dan perusahan-perusahaan middle size ini sangat tidak puas apa yang diputuskan di atas atau desakan dari bawah. “Kalau saya perhatikan, belum ada suatu negara di benua Amerika yang secara utuh  sudah lepas dari jebabakan ini,” tandasnya serius.

Dorodjatun menambahkan, di Indonesia kini berhadapan dengan millenial dan generasi Z, yang saat ini menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana caranya untuk keluar dari middle income trap. Kita harus memperkuat middle class dan median size enterprises. Mereka ini adalah kunci. Mereka tinggal di kota, mega cities, sehingga politik luar negeri kita saja lebih banyak dipengaruhi oleh mega cities ini. “Networking ini tidak hanya dibatasi di Indonesia, karena sosial media sudah global apalagi nanti sudah ada cloud yang data dan informasinya makin disentralisir di mana-mana,” jelasnya.

“Insyah Allah tugas yang besar dari pemerintah terbaru ini bisa dijalakan secara baik dengan cara memperbaiki posisi middle class dan middle size corporation,” tandasnya serius.

Sementara Burhanuddin menambahkan bila kita melihat target pemerintah Prabowo yang yag luar biasa tinggi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi 8 persen, tapi juga swasembada pangan dan swasembada energi dalam rentang 3 – 4 tahun itu bukan waktu yang panjang. Dan jangan lupa Pak Prabowo sudah punya signature yang berkaitan dengan program bergizi gratis, penguatan sektor pertahanan, penguatan sektor pertanian yang tekanan fiskal yang kuat karena program ini membutuhkan dana besar.

Padahal tahun depan utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun, sedangkan cicilan pokok Rp 200 triliun, jadi total Rp 1000 triliun. “Bayangkan dengan program-program yang memberi tekanan fiskal besar, belum lagi IKN yang belum tuntas. Pertanyaan yang muncul adalah uangnya dari mana,” tanya Burhanuddin.

Nah, salah satu yang muncul dibenak pengambil kebijakan, kata Burhanuddin, adalah menaikkan PPN 12 persen awal tuhan tahun2025. Tadi surveinya menunjukkan penolakan terhadap kenaikan PPN. Kemudian efisiensi yang mungkin akan mengurangi “kenikmatan” kelas menengah. Hal ini kemungkinan akan ditolak, seperti penyesuaian harga BBM sesuai dengan mekanisme pasar. Kebijakan ini pasti akan menimbulkan penolakan besar dan bukan hanya dari kelas menengah, tapi juga kelas menengah bawah akan terdampak terutama karena kenaikan harga BBM biasanya akan menimbulkan inflasi. Dan itu otomatis menurunkan approval rating. Ini seperti lingkaran setan.

“Saran saya, bila pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan yang dianggap mengurangi ’kenikmatan’ kelas menengah dan masyarakat umum, maka kelompok elite dulu yang disasar. Pajak pertambangan, misalnya. Kelas atas dulu yang disasar,” lanjutnya.

Ini bertujuan untuk memberi keyakinan kepada public bahwa kelompok  atas ini yang kita tahu selama masa Presiden Jokowi pertumbuhannya juga besar. Apalagi program hilirisasi banyak memberikan kenikmatan. Nah itu yang dipajaki dulu, supaya masyarakat kelas menengah, kelas menengah bawah confidence.

“Kan pertumbuhan 5 persen didorong dari sektor ekstraktif. Sementara mereka banyak sekali mendapat dispensasi, mendapatkan tax holiday, banyak kemudahan-kemudahan. Pada saatnya, ini yang dipajaki tinggi,” tambah Burhanuddin.

Cara demikian banyak dilakukan negara-negara lain untuk meningkatkan sektor manufaktur. Sehingga akhirnya kelas menengah dan kelas menengah bawah lain merasa pemerintah tidak menyasar masyarakat secara umum, tapi juga kelompok-kelompok oligarki. [] Yuniman Taqwa