Kemendag Tegaskan Posisi Kebijakan Lingkungan Perdagangan dengan Mitra

Jakarta, 22Februari2022, pelakubisnis.com – Merujuk artikel berjudul “Due diligence rules show the path forward” oleh Anggota  Parlemen  Inggris  Andrew  Percyyang  dipublikasikan  oleh  Mace  Magazine  pada 11  Februari 2022lalu,  Kementerian  Perdagangan  mengklarifikasi  bahwa  Pemerintah  Indonesia  tidak  mendukung kebijakan lingkungan yang dilakukan secara unilateral oleh beberapa negara mitra, terutama kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dan bersifat diskriminatif.

Demikian rilis yang disampaikan Kepala Biro Hubunga Masyarakat Kementerian Perdagangan,Ani Mulyati,  pada 22/2

Pemerintah  Indonesia telah  menyampaikan  keberatankepada negara-negara  di kawasan  Eropa  atas rencana kebijakan yang akan diterapkan, khususnya ketentuan due diligence untuk komoditas tertentu.

 Indonesia  memiliki  komitmen  kuat  untuk  menjadi  bagian  dari  solusi  masalah  perubahan  iklim. Indonesia meyakini bahwa isu perubahan iklim merupakan isu global sehingga harus dilakukan secara bersama-samamelalui  dialog  dan  koordinasi. Sebagaimana  yang  telah  disampaikan Presiden  RIJoko Widodo pada  COP26  di  Glasgow,  upaya  Indonesia  berfokus  pada  pengelolaan  sumber  daya  hutan sebagai  bagian dari  komitmen  dalam  memenuhi  kewajiban  internasional,  sejalan  dengan  Paris Agreement dan UN Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk  memenuhi  komitmen  Nationally  Determined  Contribution  (NDC)  berupapengurangan  emisi rumah kaca sebesar 29 persen, atau 41 persen dengan dukungan internasionalpada 2030.

Kebijakan  unilateral  berpotensi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan Organiasi  Perdagangan  Dunia  (WTO) karena bersifat diskriminatif dan menghambat perdagangan. Seluruh negara selayaknya menghormati kesepakatan  dan  komitmen  internasional,  seperti  Paris  Climate  Agreement  dan  SDGs,  serta  upaya negara lain dalam memenuhi komitmen tersebut. Pembangunan berkelanjutan perlu pendekatan yang disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  masing-masing  negara  karena  tidak  terdapat  pendekatan onesizefitsall dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut.

 Indonesia terbuka untuk melakukan dialog dengan negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim  dan  melindungi  lingkungan.  Setiap  negara  harus  menyusun  kebijakan  lingkungan  yang  lebih inklusif dan menghindari kebijakan yang restriktif dan diskriminatif[]sp