Strategi Indonesia Antisipasi Perubahan Iklim
Katowice, Polandia, 11 Desember 2018, pelakubisnis.com – Dampak perubahan iklim dikhawatirkan negara-negara pulau dan kepulauan karena meningkatnya permukaan laut. Naiknya permukaan laut dapat menenggelamkan pulau, menimbulkan abrasi, hingga menggeser batas negara dan lain-lain.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan memaparkan strategi Indonesia mengatasi dampak perubahan iklim dalam COP24 (Conference of Parties) ke-24 di Katowice, Polandia pada 11/12) waktu setempat.
“Kita paham dampaknya. Oleh karena itu pemerintah telah mengambil langkah-langkah memperbaiki ini. Yaitu menangani marine debris, kemudian moratorium lahan sawit dan hanya memelihara yang ada saja. Kemudian bagaimana kita sekarang mengurangi penggunaan coal dan convert menjadi petrokimia. Hal-hal seperti itu menjadi isu Indonesia sekarang,” ujar Menko Luhut usai menghadiri Round table meeting: Scaling Up Investment in Climate Resilience to Meet the Needs of Vulnerable People.
Luhut didampingi Dubes Indonesia untuk Polandia Peter F.Gontha dan Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin.
Indonesia negara kepulauan terbesar dengan lebih 17 ribu pulau dan populasi sekitar 265 juta jiwa. Peran Indonesia, kata Luhut, siap berbagi pengalaman dan strategi mengatasi dampak perubahan iklim khususnya bagi negara pulau dan kepulauan.
“Pertumbuhan (GDP) kita sebesar 5%, kita bergerak sangat baik. Bila anda lihat kita segera dan cepat pulih dari dampak. Karena ukuran dari negara kita dan kita telah ekspose laut kita dengan baik. Kita juga punya rencana aksi. Cara tindakan pencegahan kita dalam rencana aksi adalah kewaspadaan terhadap perubahan iklim,” tambah Luhut.
Perubahan Iklim
Sementara isu perubahan iklim menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia saat ini. Para pemangku kebijakan terus bekerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. “Kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Kita harus bekerja bersama baik di tingkat lokal maupun global. Kita bisa berbagi pengetahuan dan resources dengan sesama pemerintah dan community, sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat dan rencana aksi untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhada lingkungan hidup bersama di masa datang.”
Tidak hanya itu, pengalaman Indonesia dalam penyusunan rencana aksi hingga pendanaan juga menjadi pembahasan. Terkait pendanaan, Luhut menyinggung skema blended finance “Saudara sekalian, untuk menggerakkan segenap sumber daya dan menyukseskan implementasi SDG, kita telah lakukan skema blended finance. Indonesia secara langsung telah mengenalkan platform pendanaan terintegrasi untuk SDG,” urainya.
Selain itu juga mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia yang diperkirakan dapat menghemat anggaran sebesar 2,3 milyar USD. Menko Luhut terang-terangan menolak tanggapan bahwa Indonesia tidak peduli dengan masalah perubahan iklim.
“Jadi Indonesia itu sangat aware. Jangan dianggap Indonesia tidak aware terhadap lingkungan. Kita paham apabila tidak ditangani dengan baik, maka generasi mendatang akan kena dampaknya. Jadi kami mengerjakan ini dengan kesadaran, tapi juga harus bersama-sama kita kerjakan,” jelas Luhut.
Lebih lanjut ditambahkan, strategi Presiden Joko Widodo, adalah mencanangkan 1 Miliar (USD) sampai tahun 2025 untuk penanganan masalah marine debris. Kita waste to energy program, kemudian plastic menjadi fuel, kemudian mengurangi penggunaan energy fosil dengan mengembangkan green fuel dan palm oil menjadi bio diesel.
Indonesia telah menjalankan strategi menghadapi perubahan iklim. “Kita sudah mulai dan bukan masih rencana,” ujar Luhut seraya menambahkan, terkait biodiesel Indonesia sekarang sudah B20. “Mungkin kita mau B30 dan B100.”
Sementara Eenergi Baru dan Terbarukan ( renewable energy) juga menjadi bagian dalam strategi Indonesia. Target porsi renewable energy dalam bauran energi sebesar 23%. “Tahun 2025, 23% kita punya target dan sekarang (2018) baru tercapai 13%. jadi kita masih ada pekerjaan rumah untuk sampai 23% di tahun 2025,” jelas Luhut.[] sp
